PILKADA DKI: sekelompok orang laporkan Jokowi ke KPK

JAKARTA : Sekelompok orang yang menamakan dirinya TS3 (Tim Selamatkan Solo, Selamatkan Jakarta, Selamatkan Indonesia) melaporkan Wali Kota Solo Joko Widodo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (30/8/2012).

Mereka menyatakan bahwa Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi diduga ikut melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) 2010.

Ketua TS3, M. Ali Usman bersama rekan-rekannya menyerahkan berkas dugaan korupsi yang dilakukan oleh Wali Kota Solo secara langsung maupun tidak langsung, dan kepada jajarannya kepada KPK.

Di kesempatan yang sama, pengacara atau kuasa hukum TS3, M. Kalono memaparkan dugaan kasus korupsi calon gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga tersebut.

"Indikasinya bahwa didalam anggaran tersebut tertuang untuk 110.000 siswa. Tapi ternyata yang terdaftar tersebut adalah data-data duplikasi. Sehingga setelah diverifikasi hanya 65.000 siswa," ujarnya.

Kalono menambahkan duplikasi ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Sedangkan peran Jokowi, menurut Kalono membiarkan dan tidak menindaklanjuti tindak pidana korupsi.

"Sesuai dengan pasal 412 KUHP, maka beliau sebagai pejabat telah melakukan pembiaran, sudah dilapori, melakukan pembiaran," tandasnya.

Ketika ditanya mengapa kasus ini baru dilaporkan sekarang, padahal kasusnya sudah sejak 2010, Kalono mengungkapkan bahwa data-datanya baru didapatkan sekarang.

Adapu nominal BPMKS untuk 110.000 siswa, kata Kalono, mencapai Rp23 miliar. Namun setelah di veerifikasi 65.000 siswa dengan jumlah Rp10,6 miliar sehingga ada selisih Rp12,4 miliar.

Menjelang putaran kedua pemilihan gubernur DKI Jakarta, persaingan kubu Foke dan Jokowi memang kian panas. Kalono dan Ali Usman pun membantah bahwa pelaporan ini adalah pesanan dari salah satu kandidat di Jakarta

"Kita tidak ada hubungannya dengan partai politik. Saya tidak kenal dengan Foke, saya mau kenal juga tidak mau. Ya kalau mungkin dia kenal saya. Ya kalau saya enggak mau kenal dengan dia," pungkas Ali.

Baik Ali maupun Kalono membantah bahwa dirinya adalah partisipan partai. Mereka mengaku nonpartisan, dan tidak kenal dengan kubu Foke maupun Jokowi. (ra)

sumber http://www.bisnis.com

08.12 | 0 komentar | Read More

Try Sutrisno: Pilkada DKI Harus Jauh dari Isu SARA

[JAKARTA] Mantan Wakil Presiden (Wapres) Try Sutrisno berharap menjelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada 20 September nanti, para pemimpin bangsa ini harus mampu mendamaikan rakyat, guna mewujudkan ketentraman dalam bermasyarakat.

Dalam situasi dan kondisi apa pun, pemimpin itu harus siap menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang dihadapi, termasuk berbagai kerusuhan berbau SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Karena itu, Pilkada DKI harus dijauhkan dari isu SARA, agar Jakarta menjadi contoh bagi daerah-daerah di Indonesia.

“Pemimpin masyarakat itu harus mampu mendamaikan rakyat guna mewujudkan kehidupan yang tentram dalam bermasyarakat. Di mana semua pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk menegakkan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Pilkada itu mesti demokratis, tertib dan aman,” kata Try Sutrisno ketika bersilaturrahmi dengan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) dan pimpinan Kaukus Anak Bangsa Cinta Damai (ABCD) Ali Masykur Musa di Jakarta, Kamis (30/8).

Namun untuk penyelesaian berbagai kasus kerusuhan berbau SARA seperti di Sampang Madura, Try Soetrisno sepenuhnya mempercayakan kepada pemerintah dan tokoh masyarakat yang dinilai lebih mengetahui akar masalah di lapangan.

“Kalau soal Sampang, serahkan kepada pemerintah dan masyarakat. Beliau itulah yang mesti aktif, antisipatif dan menertibkan masyarakat. Kalau saya tidak tahu,” tambah Try Sutrisno.

Ali Masykur Musa berpendapat, isu SARA pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta ini sangat mengkhawatirkan. “Isu SARA itu sangat sensitif dalam masyarakat Indonesia yang plural, dan bisa berujung pada kerusuhan. Itu bisa berdampak destruktif dan bisa dimainkan oleh kelompok kepentingan di luar agama, yaitu kepentingan politik dan ekonomi,” kata Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini.

Oleh sebab itu, kata Ali Masykur, kerusuhan berbau SARA itu jangan sampai merembet ke Jakarta, mengingat Ibu Kota ini sebagai mercusuar, barometer, dan menjadi contoh berdemokrasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

“Untuk menghindari itu, tokoh masyarakat harus berpartisipasi aktif dengan memberikan pengertian rasional dalam memilih pemimpin Jakarta. Bukan berdasarkan fanatisme SARA,” katanya.

Selain itu, Ali Masykur berharap Panwaslu perlu meningkatkan kinerjanya dan bertindak tegas jika terbukti ada pelanggaran. Yaitu Panwaslu menyosialisasikan pada masyarakat dengan memperketat pengawasan dengan melibatkan komponen masyarakat agar tidak terjadi penyebaran isu negatif.

“Panwaslu harus bertindak tegas untuk memberikan sanksi terhadap oknum-oknum yang menyebarkan isu SARA,” tutur Ali Masykur.

Sedangkan terkait silaturrahmi dengan Try Sutrisno tersebut menurut Ali Masykur, juga membahas bagaimana solusi terbaik untuk menciptakan kedamaian di negeri ini, khususnya di Jakarta.

“Dan, beliau selaku mantan Wapres mendesak agar semua pimpinan di negeri ini menjaga dan mewujudkan komitmen berbangsa dan bernegara dengan menegakkan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI sebagai 4 pilar bangsa ini,” ungkap Ali Masykur. [L-8]

sumber http://www.suarapembaruan.com

07.35 | 0 komentar | Read More